Tahun 2010 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat sedikit berpaling melihat sepakbola, ada secercah harapan untuk menuai hasil lebih baik ke depan. Itu diawali dengan langkah SBY mengajak beberapa stakeholer untuk menyelenggarakan Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang, Jawa Timur.

Turun langsung membuka acara KSN, SBY dalam sambutannya dengan nada meyakinkan menegaskan, sepakbola kita lima tahun ke depan harus sudah menjadi macan Asia. Dan, itu dimulai dengan kerja keras semua pihak yang bekepentingan. Paling, tidak, kawasan ASEAN lebih dulu dikuasai sepakbola Indonesia, baru kemudian melangkah ke panaklukan Asia, dan dunia.

Untuk mengimplementasikan pernyataan SBY itu, maka KSN menelorkan sembilan butir rekomendasi untuk dijalankan PSSI. Rekomendasi itu sendiri disusun oleh sebuah tim kecil yang diketuai Agum Gumelar. Salah satu butir rekomendasi adalah membentuk sebuah badan independen untuk mengontrol, mengawasi/mengawal dan mengevaluasi kinerja PSSI dan akan dilaporkan kepada pemerintah.

Ternyata, butir yang sangat krusial ini, ditolak oleh PSSI yang merasa independensi mereka telah diintervensi pemerintah bila butir ini jadi digolkan.

Mungkinkah sebuah badan independen tersebut, saat ini bisa kembali digaungkan untuk mendapat respons dan persetujuan pemerintah? Melihat kondisi PSSI dan pengurusnya yang sangat tertutup, dan menjadikan sepakbola nasional sebagai “hak milik” mereka yang tidak boleh dijamah oleh pihak lain, maka tidak ada salahnya dicoba.

Sejak 2017 ketika PSSI mulai mendekatkan diri kepada pemerintah yang akhirnya menelorkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (P3N), dan adanya kerja sama yang apik di antara kedua pihak sehingga Indonesia dipercayai menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun

depan, maka rasanya kata “intervensi” kini semakin jauh dari alasan PSSI untuk menolak keterlibatan pemerintah di dalam ikut membangun sepakbola nasional.

Pemerintah pun tidak perlu takut atau lebih defensif ketika berbicara tentang PSSI dan sepakbola. Inpres nomor 3 tahun 2019 adalah bukti bagaimana PSSI sudah membuka diri kepada pemerintah untuk bersama-sama membangun sepakbola Indonesia. Untuk itu pula, tidak akan cukup dengan Inpres nomor 3, pemerintah berharap sepakbola Indonesia bakal berkembang. Perlu adanya sebuah badan adhoc yang independen yang mengawasi/mengawal, mengontrol dan mengevaluasi semua kinerja PSSI.

Presiden Joko Widodo, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menpora Zainudin Amali, adalah pelaku-pelaku terdepan Inpres nomor 3. Saya tantang Anda sekalian, berani-tidak membuat sebuah badan independen seperti yang dimaksud di atas. Ini dengan catatan, kalau pemerintah mau serius terlibat membangun sepakbola, dan tidak setengah-setengah melangkah.

Anda tidak perlu khawatir dengan alasan dan ancaman PSSI melapor ke FIFA bahwa pemerintah telah mengintervensi PSSI. FIFA saat ini yang dipimpin Gianni Infantino lebih bijaksana dibandingkan zaman Joseph Blatter. Badan adhoc tersebut, sifatnya mengurus masalah internal sepakbola Indonesia, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan FIFA. Pemerintah ingin sepakbola Indonesia maju, dan itu adalah bagian terintergrasi dengan program FIFA yang bertujuan agar sepakbola berkembang dan maju di seluruh dunia.

Tidak ingin mendahului, tetapi jika gagasan ini direspons positif pemerintah, saya kira sosok yang tepat memimpin badan adhoc ini adalah Agum Gumelar. Agum tidak saja menguasai luar-dalamnya PSSI, tetapi dia adalah salah satu orang kepercayaan pemerintah saat ini, sehingga komunikasi dua arah antara pemerintah-PSSI dapat terjalin dan terbangun dengan lancar. Agum juga adalah sosok yang mau mendengar dan menerima saran dari berbagai pihak.

Hancur-hancuran

Saya mungkin salah satu wartawan (sepakbola) yang paling beruntung dan bersyukur bisa mengikuti dari dekat perkembangan sepakbola sejak tahun 1983, dan terlibat secara langsung maupun tidak dalam delapan kali pergantian kepengurusan PSSI. Dan, tidak salah kalau saya katakan, di kepengurusan Mochamad Iriawan atau Ibul inilah sangat hancur-hancuran PSSI.

Jika tidak ada persiapan dan kegiatan timnas U-19 menuju Piala Dunia U-20 tahun depan, maka ketelanjangan PSSI semakin nampak jelas. Bukan saja tidak ada sebuah terobosan program baru yang menjanjikan bakal majunya sepakbola kita, tetapi sistem yang sudah dibangun oleh pengurus sebelum inipun tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Ibul, bahkan, menjadikan PSSI sebagai milik pribadinya yang tidak boleh diurus, diatur, apalagi dimiliki oleh orang lain. Hanya Ibul yang menentukan dan memutuskan semuanya. Sampai sekarang sekjen difinitif belum diangkat. Padahal, penentuan sekjen menjadi hak prerogatif ketua. Statuta PSSI tidak melarang anggota Exco menjabat sekjen, tetapi hanya untuk jangka pendek. Kini, sudah sekitar enam bulan Yunus Nusi masih dipercaya sebagai plt sekjen.

Ada plt sekjen, ada humas, ada media officer, direktur teknis, ada pelatih kepala, tetapi untuk membangun komunikasi dengan wartawan, semuanya harus lewat satu pintu, ketua. Wartawan tidak leluasa mendapat informasi yang falid sehingga ada kesenjangan informasi yang terbangun di luar.

Lebih parah lagi, infromasi satu pintu inipun tidak berjalan, alias mandul sama-sekali. Ibul tidak membuka diri bagi wartawan untuk mewawancarainya. Ibul sepertinya enjoy dengan apa yang menjadi keputusannya sampai saat ini. Dia bahkan, menikmati posisi manajer timnas U-19 yang pernah disebutnya hanya untuk sementara, tetapi sampai saat ini masih manjadi miliknya.

Sekjen yang menjadi jantung organisasi tidak dapat menjalankan salah satu fungsinya dengan optimal, yaitu menjadi “corong”oranganisasi. Ini pengalaman menarik bagi wartawan, karena baru petama kali, sejak periode kepemimpinan Kardono, saya mengalami adanya sekjen PSSI yang menolak berbicara dengan media.

“Tinggi hati mendahului kehancuran,
tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan”

Manunver cantik

Harus diakui, terlepas dari semua keegoisan Ibul, minimal untuk urusan jadi-tidaknya lanjutan kompetisi Liga 1 dan 2 memperlihatkan sebuah manuver cantik darinya. Setelah tidak mendapat ijin keramaian dari kepolisian untuk menggulirkan kompetisi di awal Oktober lalu, maka Ibul kembali memutuskan tetap melanjutkan kompetisi dengan penjadwalan baru di tanggsal 1 November mendatang.

Dengan bersembunyi di balik suara keputusan klub-klub untuk tetap menggulirkan kompetisi dan dimulai 1 Novermber, Ibul mau memperlihatkan bahwa keputusan itu adalah pilihan klub, dan bukan dirinya sebagai ketua PSSI. Padahal, Ibul sendiri belum melakukan pendekatan lintas institusi atau pribadi dengan pihak kepolisian untuk mendapat kepastian keluarnya ijin di tanggal 1 November.

Pihak kepolisian sampai tiga hari lalu, belum mendapat surat permohonan menggelarkan kompetisi dari PSSI. Dan, bukan tidak mungkin, kepolisian kembali tidak mengeluarkan ijin keramaian bagi PSSI. Jika itu yang terjadi, Ibul dengan entengnya bakal membela diri bahwa itu adalah keputusan kepolisian. Dirinya sudah berusaha melakukan yang terbaik bagi klub-klub. Selamatlah reputasi Ibul di muka klub-klub.

Lebih parah lagi, alasan klub dan PSSI ngotot menggelarkan lanjutan kompetisi sangat dangkal dan tidak ada korelasinya dengan kondisi riil di lapangan. Ada tiga butir hasil pertemuan klub dalam rapat luar biasa di Yogyakarta, 13 Oktober lalu. Ringkasnya, 1. Mengapresiasi keputusan pemerintah yang mendukung sepakbola dengan Inpres no 3 tahun 2019. 2. Klub sepakat kompetisi dialanjutkan untuk mendukung suksesnya timnas bersaing di Piala Dunia U-20 tahun depan. 3. Bergulirnya lanjutan kompetisi menhidupkan sektor ekonomi, terutama sektor usaha mikro kecil dam menengah (UMKM).

Di sini kelihatan betul, paniknya PSSI dan klub mencari alasan atau dalil yang tepat untuk melanjutkan kompetisi. Akibatnya, mereka menggunakan dalil yang sangat tidak mempunyai relevansi dengan kompetisi itu sendiri.

Apa hubungannya kompetisi senior dengan Inpres nomor 3? Apa juga hubungannya kompetisi senior dengan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 ? Yang trakhir, apa pula hubungannya antara usaha ekonomi mikro kecil dan menengah jika kompetisi diilanjutkan? Padahal salah satu alasan kepolisian tidak mengeluarkan ijin adalah karena faktor pandemi covd-19 yang masih tinggi. Dengan demikian, kalau mengikuti protokol covid-19, maka tidak ada keramaian di sekitar dan dalam stadion. Itu berarti tidak ada kehidupan ekonomi saat itu. Ayo bangun PSSI...!