Ketum PSSI Harus Dinonaktifkan

Berita yang menghebohkan itu ditulis oleh Erwiyantoro atau lebih dikenal dengan nama samaran Mbah Cocomeo. Erwiyantoro, atau biasa disapa dengan Toro oleh rekan-rekan wartawan, adalah mantan wartawan Harian Suara Merdeka, Semarang.

Tulisan Toro itu disebarkan di beberapa media sosial WAG dan japri sehingga menjadi viral, khusus di hari Kamis 17 Desember lalu, di kalangan insan sepakbola nasional.

Menurut Toro, di bulan Juni tahun ini juga, orang-orang dekat dan kepercayaan Ketua PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule yang disapa Ibul telah melakukan transaksi keuangan di luar kebijakan organisasi dengan pihak luar untuk jabatan Manajer Timnas U-19. Dalam tulisan itu, Toro menyebut Rudy Kangdra yang adalah Direktur Pemasaran di PT LIB, dan juga Direktur Keuangan PSSI, serta Joko Purwoko yang menjadi staff khusus Ibul telah melakukan transaksi keuangan dengan M Haris, orang kepercayaan Dodi Alex Noerdin untuk jabatan Manajer Timnas U-19.

Dalam transaksi itu, disepakati Dodi yang digadang sebagai manajer tim harus mengucurkan dana “persahabatan”, atau uang “pelicin” sebesar Rp 2 miliar. Sebagai komitmen awal, akhirnya disetujui bersama, angka itu dikucurkan dalam dua termin.

Pertama Rp 1 miliar, dan sisanya Rp 1 miliar lagi diberikan setelah Dodi mendapatkan Surat Keputusan (SK) penunjukan dari PSSI kepada dirinya sebagai manajer tim. Dana Rp 1 miliar akhirnya dieksekusi dari M Haris kepada Joko Purwoko dalam bentuk mata uang dollar Singapura (100.000 dollar Singapura), di kawasan Senayan, 22 Juli 2020.

Dalam proses sampai dengan keluarnya 100.000 dollar Sigapura (kurang lebih Rp 1 miliar), pihak PSSI dan Dodi telah bertemu tiga kali, dan dipertemuan ketiga Dodi berbicara empat mata dengan Ibul di kawasan sekitar Jalan Gunawarman, Jaksel. Usai pertemuan itu, Ibul memberikan sinyal kepada Dodi untuk silahkan berhubungan lagi dengan Rudy Kangdra dan Joko Purwoko. Akhirnya terjadi transaksi keuangan di tanggal 22 Juli tersebut.

Selama ini suap-menyuap di lingkungan sepak bola nasional maupun lingkaran internal PSSI sudah bukan rahasia lagi. Namun, terkadang sangat sulit untuk membuktikannya, karena pihak-pihak yang terlibat saling mendukung untuk tidak membuka aib mereka ke pihak berwajib, pemerintah maupun media massa.

Dan sejauh suap-menyuap itu timbul-tenggelam mewarnai perjalanan dan perkembangan sepakbola di Tanah Air, PSSI selalu berdalih bahwa itu adalah masalah internal mereka. Mereka sendiri yang akan menyelesaikannya, tanpa intervensi pihak luar, termasuk pemerintah sekalipun. Pengurus PSSI hanya berkewajiban mempertanggungjawabkan keuangan kepada anggotanya di Kongres Tahunan setiap awal tahun, atau di Kongres Luar Biasa (KLB).

Intervensi Pemerintah

Untuk kasus ini, tentu berbeda. PSSI tidak bisa mengelak untuk menghindari campur tangan pemerintah. Sudah seharusnya dan sepantasnya pemerintah ikut terlibat menyelesaikan dan menuntaskan kasus suap-menyuap yang terjadi di atas. Mengapa demikian?

Timnas U-19 yang kini ditangani pelatih asal Korea Selatan (Korsel), Shin Tae-yong (STY) sedang dipersiapkan terjun di Piala Dunia tahun depan. Dalam persiapan tersebut, pemerintah ikut aktif terlibat, antara lain, tidak saja mempersiapkan infrastruktur berupa stadion di enam kota yang menjadi venues, tetapi mengongkosi dan menanggung semua biaya mulai dari persiapan sejak Juli tahun ini sampai dengan berlangsungnya Piala Dunia,.

Angka yang diberikan kepada timnas U-19 tidak tanggung-tanggung, sebesar Rp 56 miliar. Bahkan, jika dalam persiapan di luar negeri dana tersebut dianggap kurang, maka pemerintah akan mensubsidi kembali. Itu janji Menpora Zainudin Amali.

Berarti ada dana masyarakat unlimited atau tidak terbatas yang disiapkan pemerintah demi suksesnya timnas. Dana itu sudah tentu termasuk komponen timnas U-19, mulai dari operasional sampai pada honor atau penggajian ofisial tim.

Jika kemudian Ibul dan kroninya mencoba “memperdagangkan” posisi manajer timnas, tentu merupakan sebuah perbuatan amoral dan sama-sekali tidak bertanggung jawab.

“Orang bijak akan berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tidak seperti orang bebal yang melampiaskan nafsunya dan tetap merasa aman”.

Komite Etik PSSI, tidak ada tawar-menawar, harus segera sidang mencari fakta kebenaran kasus ini. Namun, kasus ini, tidak hanya berhenti di internal PSSI lewat penanganan Komite Etik.

Yang lebih berkenaan adalah pemerintah. Timnas U-19 saat ini adalah “milik” pemerintah, karena konteksnya adalah tim ini dibiayai pemerintah untuk kepentingan Piala Dunia. Pemerintah tidak bisa memosisikan diri sebagai “sapi perahan” PSSI.

Ibul adalah Penanggung Jawab Timnas U-19, dan posisi Ibul itu ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Keppres), sehingga ketika ada penyalahgunaan jabatan oleh Ibul sebagai penanggung jawab timnas, pemerintah berhak mengambil tindakan.

Menpora Zainudin Amali perlu segera memanggil Ibul untuk mengklarifikasi sekaligus mempertanggungjawabkan kasus ini. Begitupun Komisi X DPR RI sesegera mungkin harus memanggil Ibul dan mereka-mereka yang terlibat dalam kasus ini untuk didengar pendapatnya dalam RDP.

Selama kasus ini dalam proses penyelidikan Komite Etik PSSI, pemerintah/Menpora, Komisi X DPR RI, dan bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Ibul harus dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua PSSI maupun Penanggung Jawab Timnas U-19. Ini demi lancarnya penyelidikian, dan asas transparansi bisa berjalan dengan baik. Publik dan masyarakat sepakbola Indonesia harus mengetahui akhir dari penyelidikan kasus ini seperti apa?

Untuk sementara, karena pemerintah telah mengucurkan seluruh dana bantuan Rp 56 miliar kepada PSSI, maka sebaiknya Menpora selaku Ketua INAFOC menahan dulu dan tidak menambah anggaran kepada timnas, kecuali Ibul sudah mempertanggungjawabkan sebagian atau seluruh penggunaan Rp 56 miliar tersebut. Jika tidak, masyarakat wajib memprotes dan menggugat pemerintah, karena telah memakai uang rakyat dengan tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

Sepertinya, PSSI saat ini sedang kesulitan keuangan. Salah satu sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk biaya operasional dan penggajian karyawan, dari Mola TV belum terealisasi tahun ini. Kontrak PSSI dengan Mola TV yang mendapat hak siar tim nasional selama tiga tahun dinilai sebesar Rp 450 miliar. Termin pertama dari tiga termin pembayaran sudah dieksekusi tahun 2019 lalu.

Namun, termin kedua belum dikucurkan tahun 2020 ini, karena kewajiban PSSI kepada Mola TV belum terpenuhi. Akibatnya, Mola TV belum mengucurkan pembayaran termin kedua sekitar Rp 150 miliar. Sungguh naas nasib PSSI memang…!

Permainan Oknum

Dalam wawancara dengan beberapa anggota Exco PSSI, penulis mendapat kesimpulan bahwa kasus ini terjadi karena permainan beberapa oknum, baik anggota Exco maupun pengurus PSSI lainnya. Oknum-oknum tersebut mencoba memanfaatkan peluang yang ada untuk kepentingan pribadi mereka, terutama kekosongan posisi Manjer Timnas U-19 yang belum terisi sejak beberapa bulan lalu.

Ketika keluar Keppres awal tahun ini, Ibul sempat menyuarakan di media massa bahwa dirinya bertindak sebagai Manajer Timnas U-19 ke Piala Dunia. Pernyataan itu kemudian diralat sendiri oleh Ibul beberapa hari kemudian. Ibul mengoreksi pernyataan awalnya dengan mengatakan, dia hanya sebagai manajer tim sementara.

“Yang manajer tim definitif masih dicari,” katanya saat itu. Kenyataannya, sampai saat ini, Ibul sebagai penanggung jawab, belum menghadirkan manajer tim definitif.

Sejak keluarnya Keppres tentang Piala Dunia, Exco PSSI tidak pernah menggelarkan rapat khusus untuk membicarakan penunjukan seorang manajer tim. Padahal pengalaman sebelum ini, penunjukkan seorang manajer tim nasional, selalu diawali dengan rapat dan keputusan Exco.

“Kami tidak pernah rapat membicarakan penempatan seorang manajer tim untuk Timnas U-19. Tidak pernah,…tidak pernah,” kata seorang Exco yang menolak disebutkan namanya.

Pernyataan anggota Exco ini, jelas menegaskan bahwa kasus di atas diinisiasi oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari kekosongan posisi manajer timnas. Namun, lanjut sang Exco, pihaknya akan menggelarkan rapat darurat untuk menyikapi kasus tersebut. Dan, bukan tidak mungkin akan ada mosi tidak percaya kepada ketua, karena ini sudah menyangkut trust dari masyarakat. Apalagi, Timnas U-19 saat ini sangat membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat demi suksesnya di Piala Dunia mendatang.

Belajar dari pengalaman sebelum ini, masyarakat dan suporter di stadion selalu meneriakan yel-yel kurang sedap kepada PSSI maupun sang ketua, jika mereka sudah tidak percaya kepada federasi maupun oknum ketua. Semoga kebiasaan itu tidak tertular kepada pemerintah, PSSI dan ketuanya ketika timnas berlaga di Piala Dunia nanti.

Untuk itu, secepatnya pemerintah dan bila perlu Polri lewat Satgas Antimafia Bola Jilid 4 menyelesaikan kasus ini agar masyarakat mendapat kepastian hukum. Bila perlu lagi, ada tindakan pidana bagi mereka yang memang terlibat, sehingga membuat efek jerah bagi pengurus PSSI ke depannya. Dan, tentu kita berharap tidak akan ada yel-yel di stadion: “Ganti Menpora, ganti Ibul, bubarkan PSSI”. L a n j u t k a n…!

 

*Yesayas Oktavianus Wartawan (Kompas 1983-2016) Speasialis Sepak bola

VAVEL Logo